APBD merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu merencanakan pendapatan dan belanja daerah selama periode satu tahun. Karena APBD merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, maka masyarakat sebagai pemegang daulat atas APBD berhak untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk menentukan arah kebijakan APBD.untuk dapat terlibat maka publik harus memahami dan mengetahui bagaimana APBD direncanakan dan disahkan, biasanya publik akan melakukan kajian atau analisis terhadap draft APBD yang disusun oleh pemerintah daerah, maupun terhadap APBD yang sudah disahkan. Tujuan analisis sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan APBD sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar konsisten terhadap rencana-rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.
Berikut ini saya mencoba memberikan sedikit pengetahuan, bagaimana melakukan analisis APBD dengan cepat dan benar. disini akan kita bahas langkah-langkah melakukan analisis APBD, dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan analisis APBD.
Dalam melakukan analisis APBD, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait, diantaranya :
- Dokumen APBD selama tiga tahun terakhir, yang meliputi (Relaisasi APBD, APBD Perubahan, APBD Murni)
- Dokumen Perencanaan Pembangunan : RPJMP, RKPD, Renja OPD, RKA/DPA OPD
- Regulasi ( UU, PP, Permendagri, Perda dll) yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan kebijakan keuangan
dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh melalui permintaan terhadap pemerintah daerah, bisa mengakses kepada sekda, Bappeda, dan masing-masing OPD untuk dokumen RKA/DPA dan Renja OPD. berdasarkan pengalaman tantangan dalam penyiapan dokumen ini adalah sulitnya memperoleh dokumen tersebut, karena pihak pemerintah daerah sebagian masih belum mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut. Untuk itu perlu dilakukan beberapa startegi dan pendekatan baik formal maupun non formal untuk memperoleh dokumen tersebut. Cara formal bisa mengajukan permintaan secara resmi kepada badan publik, hal ini sangat dimungkinkan karena dijamin dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana setiap badan publik wajib membuka informasi publik termasuk dokumen anggaran.
Jika cara formal tersebut terlalu lama dan mengalami hambatan, maka bisa melakukan pendekatan secara informal, misalnya meminta dokumen melalui anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran (Banggar).
Setelah semua dokumen terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur APBD. Bisa diawali dengan melihat pendapatan daerah, analisis pendapatan biasanya difokuskan untuk menelaah berapa besar dan trend pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu, kita lihat kelompok pendapatan apa (PAD, Dana Perimbangan atau Lain-lain Pendapatan yang sah) yang menjadi sumber utama penerimaan, untuk melihatnya kita bisa memprosentase (gunakan micorosft exel). Lalu buatlah catatan-catatan kritis atas potret pendapatan tersebut. Untuk memudahkan dalam membaca data dapat juga membuat grafik, sebagaimana contoh dibawah ini.
Selain melihat trend pendapatan dan kelompok pendapatan, analisis bisa dikembangkan dengan melihat apakah penetapan proyeksi pendapatan terutama kelompok pendapatan PAD : Pajak, Retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerag yang dipisahkan sudah sesuai dengan aturan baik UU maupun Perda yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi. selain itu juga bisa dilakukan telaah dari sisi kepantasan dan beban masyarakat, dengan cara melihat besaran masing-masing kelompok PAD, misalnya retribusi terbesar bersumber dari mana, begitu juga dengan pajak terbesar di pungut dari mana. Catatan penting dari kedua sumber pendapatan tersebut adalah, apakah kebijakan pajak dan retribusi menambah beban masyarakat atau memberatkan dunia usaha dan juga kelompok masyarakat mana yang paling terbebani oleh kebijakan tersebut.
Untuk analisis Belanja daerah, pertama kita harus membuat kategori berdasarkan struktur Belanja, bisa kita menelaah dan membuat prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung). Ingat BTL adalah belanja yang tidak terkait dengan program dan kegiatan dan belanja langsung (BL) merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. oleh karena itu kita akan melihat bagaimana komposisi alokasi kedua belanja tersebut, mana yang mendpat alokasi lebih besar. Selanjutnya kita bisa membuat perbandingan alokasi setiap belanja, misalnya kita akan buat grafik trend belanja; Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), Belanja Hibah dan Bansos, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
Dari perbandingan alokasi tersebut, kita sudah bisa melihat bagaimana keperpihakan anggaran daerah, kemana arah kebijakan anggaran? untuk menjawab itu, penting untuk melihat kembali dokumen perencanaan (RKPD) apakah alokasi belanja daerah sudah lebih banyak untuk membiayai prioritas pembangunan atau tidak. Dari situ kemudian kita bisa memberikan catatan kritis, dan jangan lupa untuk memasukan rekomendasi misalnya kita merekomendasikan untuk adanya realokasi anggaran yang tidak terlalu berdampak pada pencapaian program prioritas untuk dialihkan kepada program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk mengembangkan catatan kritis Belanja, beberapa pertanyaan kunci yang dapat membantu :
- Bagaimana Pertumbuhan nominal belanja daerah dari tahun ke tahun? tahun berapa yang pertumbuhannya paling tinggi dan paling rendah ?
- Apa saja kelompok belanja (tidak langsung dan langsung) yang pertumbuhannya paling tinggi? apakah hal tersebut disebabkan karena jenis belanja tertentu yang kenaikannya tajam? apa jenis belanja tersebut?
- Apa kesimpulan dari berbagai grafik trend tersebut?
Selamat mecoba!!!!
0 Response to "Membaca dan Menganalisis APBD dengan Cepat"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.